Isu HAM dalam Ratifikasi Piagam ASEAN

Minggu ini, selama beberapa hari di Singapura para menteri luar negeri (Menlu) negara-negara ASEAN mempunyai hajatan penting. Mereka menghadiri ASEAN Foreign Ministerial Meeting. Salah satu topik utamanya ialah membahas kemungkinan pembentukan Human Rights Body dalam kerangka Piagam ASEAN.

Masalah ini sebenarnya sangat sensitif dan cukup pelik. Beberapa negara, misalnya Filipina dan Indonesia, memandang masalah ini sebagai persoalan strategis dan sangat penting. Sebaliknya, beberapa negara anggota ASEAN yang lain seperti Vietnam, Laos, dan Myanmar ingin mengesampingkan pentingnya isu HAM dalam ASEAN.

Persoalan isu HAM, jika tidak ditangani dengan baik, dikhawatirkan menghambat ratifikasi Piagam ASEAN yang ditandatangani para kepala negara anggota ASEAN dalam KTT tahun lalu. Deadline bagi seluruh negara anggota ASEAN untuk meratifikasi piagam tersebut adalah akhir tahun ini. Jika sampai akhir Desember nanti ada salah satu negara anggota yang belum meratifikasinya, Piagam ASEAN akan batal disahkan sebagai dasar hukum yang mengikat semua negara anggota.

-----

Posisi RI

Sampai sekarang secara resmi pemerintah belum menyerahkan naskah RUU ratifikasi Piagam ASEAN. Meski demikian, sejak beberapa bulan lalu terjadi perdebatan sengit apakah DPR harus serta merta segera meratifikasinya bila diajukan pemerintah.

Kelompok pertama yang mendukung segera diratifikasinya Piagam Jakarta berdalih bahwa meski banyak kekurangan, adanya piagam yang mengikat semua anggota jauh lebih baik jika tidak ada sama sekali. Kelompok ini juga menekankan fakta bahwa setelah lebih dari 40 tahun eksistensinya, akhirnya ASEAN kali ini berhasil merumuskan "konstitusi" yang akan membantu mewujudkan adanya bangsa ASEAN.

Mereka juga menunjuk pembukaan piagam ini yang diawali dengan kalimat, "We the people of ASEAN.... (Kami bangsa ASEAN)" yang berkonotasi terjadinya integrasi bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara.

Kelompok kedua yang menentang segera diratifikasinya Piagam ASEAN berdalih bahwa meski tidak ada piagam, selama ini ASEAN juga bisa berjalan dengan baik. Buat apa ada piagam jika malah merepotkan dan merugikan ASEAN, khususnya untuk Indonesia?

Toh selama empat puluh tahun tanpa piagam, Indonesia sudah bisa melaksanakan fungsi diplomasinya di negara ASEAN dengan baik, bahkan sering bertindak sebagai "saudara tua" bagi negara-negara lain.

Kelompok penentang ratifikasi Piagam ASEAN menunjukkan sejumlah kelemahan mendasar. Selain tidak ada jaminan mengenai dihormatinya HAM dalam ASEAN, piagam tersebut mempunyai kelemahan pokok karena setiap pengambilan keputusan harus merupakan mufakat bulat.

Padahal, di zaman rezim Orde Baru, dimungkinkan adanya keputusan lonjong, yakni semua pihak mufakat kecuali satu atau dua negara saja. Kelemahan prinsip itu sudah tampak pada tahun lalu ketika Myanmar menolak hadirnya utusan khusus PBB Ibrahim Gambari yang akan berbicara dalam forum KTT. Akhirnya dia batal hadir karena adanya penolakan itu. Kondisi tersebut akan menyebabkan negara-negara anggota ASEAN bisa disandera oleh sikap rezim Myanmar.

Para penentang Piagam ASEAN mengkritik pula rencana perluasan Sekretariat Jenderal (Sekjen) ASEAN tanpa dibarengi kenaikan anggaran yang diperoleh dari iuran masing-masing anggota. Saat ini iuran dipatok dengan maksimal kemampuan negara termiskin dalam ASEAN, yakni Laos, yang hanya sanggup membayar sekitar USD 900 ribu. Maka negara lain menyetor iuran yang sama. Tidak pernah diubah mekanisme iuran yang lebih layak. Misalnya, Singapura dan Brunei yang lebih kaya harus membayar lebih tinggi daripada Laos.

Demikian juga Indonesia yang lebih besar dan jumlah penduduk lebih padat sangat layak jika iurannya juga lebih banyak.

Namun, yang paling memprihatinkan dan menjadi perdebatan sengit ialah soal Human Rights Body yang dianggap belum jelas bentuknya. Sejumlah kalangan DPR mengecam Dirjen ASEAN yang dalam perundingan perumusan draf Piagam ASEAN dianggap kurang gigih memperjuangkannya.

Para ahli dari CSIS, seperti Jusuf Wanandi, dalam presentasinya di Komisi I DPR beberapa waktu lalu menyayangkan kegagalan Indonesia memperjuangkan berdirinya komisi HAM ASEAN. Yang disepakati hanyalah akan dibentuknya Human Rights Body yang isinya akan ditetapkan dalam pertemuan AMM (ASEAN Foreign Ministerial Meeting) di Singapura minggu ini.

Jelas, hasil AMM sangat berpengaruh terhadap kelanjutan ratifikasi Piagam ASEAN. Jika pertemuan di Singapura ini gagal mewujudkan gagasan konkret mengenai Komisi HAM ASEAN, sulit bagi pemerintah RI meminta dukungan DPR agar meratifikasi Piagam ASEAN.

Bagi sebagian besar fraksi di DPR, pembentukan Komisi HAM sangat penting. Tidak bisa ditawar-tawar. Mereka siap berkompromi dengan menunggu klarifikasi lebih lanjut dari hasil AMM minggu ini. Jika tidak ada jaminan mengenai lahirnya Komisi HAM, sulit Piagam ASEAN disahkan.

Mungkin DPR akan setuju dengan penundaaan pembentukan Komisi HAM ASEAN. Tapi, sebagai suatu prinsip pokok hendaknya hal itu bisa disepakati dalam pertemuan di Singapura ini.

-----

Penutup

Banyak yang ragu pertemuan Menlu ASEAN di Singapura tersebut menghasilkan sesuatu yang konkret, mengingat kerasnya sikap junta militer Myanmar terhadap ide Komisi HAM dalam ASEAN. Mereka bahkan terus memenjarakan Aung San Suu Kyi tanpa proses hukum.

Myanmar juga terus mengabaikan tekanan internasional. Bahkan, Myanmar melecehkannya dengan menggelar referendum konstitusi yang penuh kecurangan. Karena itu, tidak akan banyak yang bisa diharapkan dari pertemuan tersebut. Apalagi, Indonesia hanya sendirian. Paling banter hanya didukung Filipina.

Barack Husein Obama on the way

Tidak pernah terjadi dalam sejarah, itulah yang terjadi dalam konvensi partai Demokrat, dua kandidat bersaing ketat, saling mengungguli untuk memenangkan konvensi tersebut. Untuk menjadi nominator calon presiden, seorang calon harus memperoleh 2.025 delegasi.

Kandidat calon presiden dari partai Demokrat, senator Barack Husein Obama dan Hillary Clinton, sama-sama bersaing untuk mencapai nominator tersebut. Setelah menang di negara bagian Maryland, Obama juga kembali memperoleh kemenangan di negara bagian Mississipi. Suara delegasi yang diperoleh Obama memang tidak beda jauh dengan Hillary. Obama sementara ini memperoleh 1.596 suara delegasi, sedangkan Hillary hanya kalah tipis dengan perolehan suara delegasi 1.484. Benar-benar issue yang menarik dalam politik dan proses demokrasi Amerika Serikat.

Pasca peristiwa “Super Tuesday”, Obama diartikan banyak kalangan sebagai politisi yang mampu memainkan konstelasi politik dengan sinergis dan komprehensif. Dan nampaknya angin politik di Amerika Serikat sedang berfihak kepada Obama, sang senator yang pernah tinggal di Jakarta tersebut.

Jalan menuju kemenangan sudah terlihat jelas di mata Obama. Bahkan secara tidak langsung, dapat dikatakan Obama akan menjadi pesaing kuat John McCain, calon terkuat dari partai Republik. Hasil penghitungan sementara suara delegasi dari partai Demokrat memang masih simpang-siur(bisa berubah), hal ini mengingat masih ada negara bagian Wisconsin dan Hawaii, kota Obama. Dan bagian Ohio dan Texas sebagai basis dukungan Hillary.

Usia Obama yang masih muda memang menjadi daya pikat tersendiri. Ditambah dengan issue perubahan, maka ini akan menjadi sebuah ancaman untuk McCain pada pemilihan presiden nanti jika keduanya menjadi calon presiden Amerika Serikat.

Tidak mudah pula bagi Obama menghadapi McCain. Bush Junior memberikan dukungan dan mengandalkan McCain untuk merebut suara kaum konservatif. Namun lagi-lagi hal tersebut dipatahkan dengan berbagai riset di Amerika Serikat, hasil riset tersebut lebih banyak mengatakan bahwa pemilihan presiden Amerika Serikat kali ini kemenangan akan berfihak pada partai Demokrat. Menurunnya citra pemerintahan Bush dan partai Republik sendiri yang secara tidak langsung memberikan keuntungan pada partai Demokrat.

Gejala menurunnya citra pemerintahan presiden Bush, dapat kita lihat dari kekecewaan masyarakat Amerika Serikat atas beberapa kebijakan pressiden Bush yang sangat kontroversial. Misalnya agresi militer ke Iraq dan hegemoni minyak di kawasan Timur Tengah. Kebijakan yang arogan tersebut cenderung menguntungkan partai Demokrat.