Zuhairi Misrawi Impikan 'Laboratorium Demokrasi'

Lahir dari tradisi Nahdaltul Ulama (NU), Zuhairi Misrawi tak merasa canggung jadi calon anggota legislatif (caleg) dari PDI Perjuangan untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur XI dengan nomor urut dua. Zuhairi termasukd caleg muda, karena saat ini baru berusia 31 tahun.

Sebelum berkecimpung di politik praktis, Alumus Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, ini lebih banyak bergelut dalam dunia Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi kemasyarakatan. Seperti saat di Kairo, Mesir, seabrek aktivitas sosial Zuhairi terutama di bidang jurnalistik.

Seperti menjadi Redaktur Pelaksana (Redpel) Jurnal NUANSA Pengurus Cabang Internasional (PCI) NU Kairo, Mesir, Pemred Jurnal OASE di Kairo, Mesir, dan beragam media kemahasiswaan di Al-Azhar di Kairo lainnya.

Setelah menamatkan studi S-1 di Kairo, Zuhairi juga terlibat aktif di Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat (Lakpesdam) NU, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), serta lembaga sosial kemasyarakatan lainnya.

Bahkan saat ini, Zuhairi sebagai Koordinator Program P3M serta Direktur Moderate Moslem Society (MMS). Selain itu, beberapa buku telah ia terbitkan termasuk tulisan dan opini yang kerap dimuat di media cetak nasional.

Eksistensi Zuhairi di dunia politik praktis dengan keterlibatannya di PDI Perjuangan, tidak terlepas sejak kehadiran Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi). Bermula dari keterlibatannya di sayap organisasi Islam PDI Perjuangan, Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi). Bahkan di dalam struktur Bamusi, Zuhairi menduduki posisi Ketua Bidang Hubungan Antar-Agama.

Alasan keterlibatan diri Zuhairi di politik praktis, menurut dia, harus memiliki makna penting dari transformasi politik menuju politik transformatif. Politik transformatif yaitu kepastian bahwa masyarakat menikmati perubahan dengan lahirnya kebijakan-kebijakan politik yang memihak kepentingan rakyat.

Menurut Zuhairi, politik transformatif dapat tercapai jika menggunakan khazanah kebangsaan yang pernah dilakukan bapak pendiri bangsa (founding fathers), yaitu sang proklamator Bung Karno. Menurut dia dengan Trisila (tiga sila) yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan yang berkeadaban, politik transformatif dapat tercapai.

Dengan demikian, postur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Zuhairi memandangnya final dalam politik. Selain itu, ia juga menilai Pancasila dan UUD 1945 menjadi pijakan dalam berbangsa dan bernegara.

Dapil Jatim XI sebagai tempat pemilihan Zuhairi Misrawi, bukanlah daerah yang asing bagi Zuhairi. Pria yang lahir di Sumenep 31 tahun silam ini menjadi andalan PDI Perjuangan untuk meraih minimal dua kursi. Bila dalam Pemilu 2004, PDI Perjuangan hanya meraih satu kursi, Pemilu 2004 diharapkan minimal mendapatkan dua kursi.

Menurut Zuhairi, jika kelak dirinya terpilih sebagai wakil rakyat, dirinya memiliki obsesi kuat untuk membuat laboratorium demokrasi di Madura.

Potensi Madura untuk berubah dengan pola dari bawah ke atas (bottom up) sangat terbuka lebar. Menurut Zuhairi, diperlukan terobosan-terobosan baru dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, teknologi pertanian dan kelautan, infrastruktur, industri dan kebudayaan lokal.

Andry Rajoelina Pelanggar Konstitusi

Pimpinan oposisi Madagaskar Andry Rajoelina, yang pernah berprofesi sebagai Disc Jockey (DJ) yang juga pemilik Viva TV, kini telah menjadi pemimpin Madagaskar. Pertanyaan yang muncul kemudian, apakah Militer Madagaskar yang menyerahkan kendali dari mantan presiden Marc Ravalomanana kepada Andry Rajoelina dapat dikatakan pemerintahan yang konstitusional?

Kecaman terus menerus muncul terkait Andry Rajoelina. Bagaimana tidak, dalam konstitusi telah diatur bahwa pimpinan parlemen seharusnya mengambil alih kekuasaan dan menyelenggarakan pemilu dalam dua bulan. Selain itu, menurut Laksamana Muda Hyppolite Rarison Ramaroson, dari markas militer di Antananarivo, mengatakan dirinya beserta dua jenderal lainnya menolak langkah dari mantan presiden Marc Ravalomanana. Alasannya adalah militer telah menetapkan Andry Rajoelina yang berusia 34 tahun, atau enam tahun lebih muda menurut konstitusi mereka.

Menurut Philipe de Pontet, analis Timur Tengah dari Afrika berpendapat bahwa ini merupakan sebuah gucangan besar bagi Madagskar, dan tentunya pelaksanaan undang-undang dan donor internasional akan menghentikan bantuannya.

Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Robert Wood, menyarankan agar seluruh fihak mencari resolusi yang sesuai dengan proses demokrasi dan konstitusi. Amerika Serikat bahkan sudah menyatakan diri akan memutus program bantuan, jika Madagaskar tetap berupaya mengakhiri krisis secara melanggar undang-undang.

Terhitung Selasa 17 Mret 2009 Amerika Serikat juga sudah mengeluarkan Travel Warning menyusul situsasi keamanan yang tidak menentu. Perintah ini menegaskan keputusan pekan lalu yang mengizinkan diplomat Amerika Seerikat dan keluarganya meninggalkan Madagaskar.

Pramono Anung: Manipulasi DPT Kejahatan Politik dan Merusak Bangsa

PDI Perjuangan (PDI-P), akan menindaklanjuti dugaan terjadinya manipulasi data pada daftar pemilih tetap (DPT), pemilu legislatif hasil telaah dari temuan Panwaslu di Kabupaten Trenggalek, Magetan dan Ngawi.

“Temuan ini akan dikomunikasikan ke parpol lain, dan kami menyerukan kepada yang bertanggung jawab terhadap DPT agar tidak main-main karena ini kejahatan politik dan merusak negara,” kata PramonoAnung, Sekjen DPP PDI Perjuangan.

PDI-P membagikan indikasi manipulasi di tiga kabupaten berdasarkan temuan Panwaslu dan dilakukan kajian lebih jauh. Hasilnya, ditemukan sejumlah fakta manipulasi yang mengejutkan.

Oleh karena itu, ia meminta KPU untuk menghilangkan praktik-praktik manipulasi seperti ini. “Kalau dibiarkan akan mencederai demokrasi. Orang susah-susah kampanye, konsolidasi, memperbaiki partai akhirnya dikalahkan praktik-praktik yang antidemokrasi,” tegas Pramono Anung.

Suku Dayak dan Banjar, Dominasi Pertarungan Politik di Kalteng

DAERAH Pemilihan (Dapil) Kalimantan Tengah (Kalteng) terdiri dari Kabupaten Kota Waringin Barat (Kobar), Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kabupaten Barito Utara (Barut), Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Barito Timur (Bartim), Kabupaten Murung Raya (Mura), dan Kota Palangkaraya. Untuk Dapil Kalteng diperebutkan sekitar enam kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Selama ini, paling tidak sebelum Pemilihan Umum (Pemilu) 1999, Partai Golkar selalu mendominasi perolehan suara di Dapil Kalteng. Setelah Pemilu 1999, gantian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang unggul di tempat tersebut. Namun sebagaimana daerah lain, di Pemilu 2004, partai berlambang pohon beringin kembali berhasil mengungguli saingan abadinya tersebut. Pertanyaan dan persoalannya adalah apakah PDIP akan mampu merebut kembali dominasi Partai Golkar di Pemilu 2009? Bagaimana dengan peluang partai-partai lain?

***

PENDUDUK Kalteng terdiri dari beberapa etnis. Etnis terbesar adalah Dayak, sekitar 41 persen. Berikutnya etnis Banjar, sekitar 24 persen, dan Jawa sekitar 18 persen. Sisanya dibagi bermacam etnis, seperti Madura, Batak, Minang, Tionghoa, dan lainnya. Agama yang dianut masyarakat Kalteng juga beragam, Islam, Kristen, Katholik, Buddha, Hindu, Khong Hu Cu, dan aliran kepercayaan lainnya.

Karakteristik masyarakat Kalteng pada dasarnya hampir mirip dengan Kalbar. Dalam berpolitik, masyarakat Kalteng juga nyaris tidak jauh berbeda dengan Kalbar. Ini disebabkan pengaruh etnis Dayak yang sangat memahami dan menjaga kemajemukan. Dalam berpolitik, masyarakat Dayak tidak fanatik. Mereka lebih cenderung melihat kenyataan. Demikian pula dalam memandang agama dan beragama, mereka lebih melihat kepada manusianya.

Tentang ketidakfanatikan masyarakat Kalteng dalam berpolitik dapat kita lihat dari hasil Pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Meskipun Partai Golkar dan PDIP hampir selalu berjaya di wilayah tersebut. Namun bukan berarti jago yang mereka usung akan dengan mudah memenangkan Pilkada. Juga dalam soal agama, meskipun di suatu daerah jumlah penduduk beragama Kristen cukup banyak, misalnya Kabupaten Gunung Mas; bukan berarti jago yang beragama Kristen akan memenangkan Pilkada di tempat tersebut.

Kemenangan Pilkada di daerah-daerah yang didiami etnis Dayak lebih banyak ditentukan oleh karakter calon bersangkutan. Tidak peduli apakah dia Partai Golkar, PDIP, PPP, PKS, PAN, maupun Partai Damai Sejahtera (PDS) dan lainnya. Juga tidak peduli apakah calon bersangkutan beragama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katholik, Khong Hu Cu, dan lainnya. Kalau karakter si calon dianggap tidak pantas untuk menduduki jabatan bupati/walikota, mungkin karena karakternya yang jelek atau track record-nya yang kurang bagus. Jangan harap akan dipilih rakyat Kalteng.
***

BERDASARKAN asumsi tersebut, maka pertarungan politik di Dapil Kalteng pada Pemilu 2009 akan sangat menarik dan seru. Mengapa? Dengan tata cara dan sistem Pemilu yang diterapkan sekarang, memungkinkan setiap partai politik --sebanyak 38 partai politik-- peserta Pemilu mempunyai peluang untuk memenangkan suara dan menempatkan calonnya duduk menjadi anggota dewan.

Jika benar apa yang digambarkan banyak antropolog dan pengamat politik tentang karakter masyarakat Dayak yang sangat demokratis. Maka kemungkinan akan terjadi banyak kejutan di Pemilu 2009, terutama di Dapil Kalteng ini. Misalnya, sejumlah partai ternama terpaksa harus gigit jari, lantaran ditinggalkan para pendukungnya. Karena masyarakat akan lebih memilih calon legislatif yang berkarakter daripada mencontreng calon legislatif yang tercela.

Kondisi semacam itu bukan mustahil akan terjadi, jika para pimpinan partai politik tidak tanggap terhadap sifat atau karakter masyarakat setempat. Kemudian mereka memasang calon legislatif sekenanya karena imbalan sesuatu atau karena kedekatan. Demikian sebaliknya, partai-partai kecil atau yang selama ini dipandang sebelah mata, dapat saja memenangkan pertarungan politik, jika mereka mampu memanfaatkan peluang tersebut.

Memanfaatkan peluang yang dimaksud, misalnya partai-partai kecil itu mampu menempatkan calon legislatif yang bagus karakternya. Calon tidak tercela atau tidak memiliki catatan kriminal lainnya. Pandai bermasyarakat dan dikenal masyarakat pemilihnya. Pantas ditauladani dan citra bagus lainnya. Maka kemungkinan partai tersebut meraih suara sangatlah besar. Pertanyaannya apakah peluang semacam itu sudah ditangkap kalangan partai politik?
***

DILIHAT dari susunan calon legislatif yang terpampang di Dapil Kalteng, tampaknya sejumlah partai, terutama partai besar, belum memanfaatkan sifat dan karakter masyarakat pemilih setempat. Bahkan mereka sepertinya masih terjebak kepada eforia Pemilu 2004, yakni nama besar seseorang dianggap mampu mendulang suara. Misalnya, PDIP yang menempatkan nama Sabam Sirait pada nomor urut satu calon legislatif di Dapil Kalteng. Sabam justru menggusur nama tokoh local --asal Kabupaten Lamandau-- Asdy Narang, SH yang ditempatkan di nomor urut dua calon legislatif.

Kemudian Partai Golkar memasang nama tokoh per-TV-an Indonesia, Chris Kelana pada nomor urut empat calon legislatif Dapil Kalteng. Di atas Chris Kelana ada nama lokal namun yang bersangkutan ternyata lebih banyak tinggal di Jakarta, seperti Dra Hj Chairun Nisa, MA yang ditempatkan pada nomor urut satu calon legislatif dan Dr HM Thamrin Noor, SH yang dipasang di nomor urut dua calon legislatif.

Jejak yang sama diikuti PKS yang menempatkan Ir H Antang Dwi Darsono asal Depok di nomor urut satu calon legislatif Dapil Kalteng. PAN menempatkan Nurul Fallah Eddy Pariang asal Jakarta Timur pada nomor urut satu calon legislatif Dapil Kalteng. PKB menempatkan Ir R Moh Hari Presiddha Ngartjojo asal Jakarta Selatan di nomor urut satu calon legislatif Dapil Kalteng.

Sementara Partai Demokrat lebih percaya memasang tokoh lokal dalam mendulang suara di Pemilu 2009. Partai yang didirikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut menempatkan Didik Salmijardi asal Palangkaraya pada nomor urut satu calon legislatif Dapil Kalteng. Partai baru yang mampu melihat peluang di Kalteng adalah Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Partai pimpinan Wiranto tersebut menempatkan Drs HA DJ Nihin asal Palangkaraya pada nomor urut satu calon legislatif Dapil Kalteng.

Saingan Partai Hanura, yakni Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) justru lebih percaya kepada calon asal Jakarta, yakni Ir Taslim Azis yang ditempatkan di nomor urut satu calon legislatif Dapil Kalteng. PKPI memasang tokoh lokal yang sekarang tinggal di Tangerang, Brigjen TNI (Pur) Viktor Phaing di nomor urut satu calon legislatif Dapil Kalteng.

Jadi siapakah yang akan menangkan Pemilu 2009? Bisakah PDIP merebut kembali kemenangannya? Untuk menjawab soal siapakah yang akan memenangkan Pemilu 2004, tampaknya semakin sulit diprediksi. Demikian pula, apakah PDIP akan mampu merebut kembali suaranya yang hilang di Pemilu 2004, tampaknya juga tidak mudah. Karena apa saja dapat terjadi pada Pemilu dengan sistem dan model seperti saat ini

Tjahjo Kumolo: Indonesia Sulit Lepas dari IMF

Dalam kesempatan mengikuti KTT G-20 Presiden SBY berjanji tidak akan meminta bantuan IMF selama menghadapi krisisi. PDIP sebagai partai opisisi tidak percaya kalau Indonesia sudah lepas dari pengaruh IMF. Kebijakan pemerintah RI masih tunduk pada lembaga keuangan internasional, termasuk Bank Dunia.

Pendapat itu diutarakan oleh Ketua Fraksi PDIP, Tjahjo Kumolo mengomentari pernyataan Presiden RI usai mengikuti KTT G-20 di Washington DC. Menurut ketua Bappilu DPP PDIP itu, Indonesia belum berdaulat dari pengaruh IMF.

Tjahjo mengemukakan, sampai saat ini kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter masih mengikuti panduan keuangan IMF dan Bank Dunia.

Tjahjo menegaskan, maksud pemerintah yang akan melaksanakan kebijakan alternatif terlepas dari pengaruh IMF masih sulit dipahami. Apalagi adanya penurunan drastis cadangan devisa dalam dua bulan terakhir.Itu merupakan tanda terpaksa mengiikuti arus ekonomi global.